UU Nomor 41 Tahun 1999


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 1999

TENTANG

KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang

dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh

Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib

disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi

mendatang;

b. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber

kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu

keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara

lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional,

serta bertanggung-gugat;

c. bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus

menampung dinamika aspirasi dan peranserta masyarakat, adat dan budaya, serta

tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;

d. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi

dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan

keadaan, sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d

perlu ditetapkan undang-undang tentang Kehutanan yang baru.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar

1945;

2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi

Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang

Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2034);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3699);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan

hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya

alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya,

yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh

pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas

tanah.

5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum

adat.

7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduksi hasil hutan.

8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan

tanah.

9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai

fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta

ekosistemnya.

10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang

mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan

dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem

penyangga kehidupan.

11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang

mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

12. Taman buru adalah kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat wisata berburu.

13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang

berasal dari hutan.

14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

15. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang

kehutanan.

 

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan,

kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang

berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang

proporsional;

b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi

lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya,

dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;

c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;

d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan

masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga

mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat

perubahan eksternal; dan

e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

 

Bagian Ketiga

Penguasaan Hutan

Pasal 4

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi

wewenang kepada pemerintah untuk:

a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan

hutan, dan hasil hutan;

b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan

sebagai bukan kawasan hutan; dan

c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan,

serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat,

sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional.

BAB II

STATUS DAN FUNGSI HUTAN

Pasal 5

(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

a. hutan negara, dan

b. hutan hak.

(2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.

(3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang

bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

(4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada

lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Pasal 6

(1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:

a. fungsi konservasi,

b. fungsi lindung, dan

c. fungsi produksi.

(2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:

a. hutan konservasi,

b. hutan lindung, dan

c. hutan produksi.

Pasal 7

Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:

a. kawasan hutan suaka alam,

b. kawasan hutan pelestarian alam, dan

c. taman buru.

Pasal 8

(1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.

(2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperlukan untuk kepentingan umum seperti:

a. penelitian dan pengembangan,

b. pendidikan dan latihan, dan

c. religi dan budaya.

(3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak

mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

(1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota

ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

BAB III

PENGURUSAN HUTAN

Pasal 10

(1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan

untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk

kemakmuran rakyat.

(2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan

penyelenggaraan:

a. perencanaan kehutanan,

b. pengelolaan hutan,

c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan,

dan

d. pengawasan.

BAB IV

PERENCANAAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

(1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang

menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3.

(2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif,

terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Pasal 12

Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. inventarisasi hutan,

b. pengukuhan kawasan hutan,

c. penatagunaan kawasan hutan,

d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan

e. penyusunan rencana kehutanan.

Bagian Kedua

Inventarisasi Hutan

Pasal 13

(1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi

tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap.

(2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survei

mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta

kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

(3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. inventarisasi hutan tingkat nasional,

b. inventarisasi hutan tingkat wilayah,

c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan

d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

(4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca

sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 14

(1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah

menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.

(2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Pasal 15

(1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui

proses sebagai berikut:

a. penunjukan kawasan hutan,

b. penataan batas kawasan hutan,

c. pemetaan kawasan hutan, dan

d. penetapan kawasan hutan.

(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat

Penatagunaan Kawasan Hutan

Pasal 16

(1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

dan Pasal 15, pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.

(2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan

kawasan hutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pasal 17

(1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat:

a. propinsi,

b. kabupaten/kota, dan

c. unit pengelolaan.

(2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan

mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran

sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat

hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.

(3) Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan

karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh

Menteri.

Pasal 18

(1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan

penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna optimalisasi

manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

(2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan

sebaran yang proporsional.

Pasal 19

(1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan

didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

(2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi

kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Keenam

Penyusunan Rencana Kehutanan

Pasal 20

(1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan dengan

mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, pemerintah

menyusun rencana kehutanan.

(2) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut jangka

waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENGELOLAAN HUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi

kegiatan:

a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,

b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,

c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan

d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Bagian Kedua

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 22

(1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif

untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

(2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem,

tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.

(3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan

intensitas dan efisiensi pengelolaan.

(4) Berdasarkan blok dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun

rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 23

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk

memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara

berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pasal 24

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada

hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Pasal 25

Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman

buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa

lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan

kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan

kayu.

Pasal 27

(1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat

diberikan kepada:

a. perorangan,

b. koperasi.

(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(2), dapat diberikan kepada:

a. perorangan,

b. koperasi,

c. badan usaha milik swasta Indonesia,

d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(2), dapat diberikan kepada:

a. perorangan,

b. koperasi.

Pasal 28

(1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa

lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan

kayu dan bukan kayu.

(2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan

kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan

kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu,

dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 29

(1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat

diberikan kepada:

a. perorangan,

b. koperasi.

(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

dapat diberikan kepada:

a. perorangan,

b. koperasi,

c. badan usaha milik swasta Indonesia,

d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (2) dapat diberikan kepada:

a. perorangan,

b. koperasi,

c. badan usaha milik swasta Indonesia,

d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(2) dapat diberikan kepada:

a. perorangan,

b. koperasi,

c. badan usaha milik swasta Indonesia,

d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 ayat (2) dapat diberikan kepada:

a. perorangan,

b. koperasi.

Pasal 30

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha

pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,

diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

Pasal 31

(1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan

hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian

usaha.

(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk

menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.

Pasal 33

(1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan,

pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.

(2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.

(3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 34

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

dapat diberikan kepada:

a. masyarakat hukum adat,

b. lembaga pendidikan,

c. lembaga penelitian,

d. lembaga sosial dan keagamaan.

Pasal 35

(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.

(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.

(3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

(1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan,

sesuai dengan fungsinya.

(2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan

sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Pasal 37

(1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan,

sesuai dengan fungsinya.

(2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan

sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Pasal 38

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan

kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan

lindung.

(2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa

mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

(3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui

pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan

jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

(4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola

pertambangan terbuka.

(5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak

penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 39

Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Pasal 40

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan

meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan

peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 41

(1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:

a. reboisasi,

b. penghijauan,

c. pemeliharaan,

d. pengayaan tanaman, atau

e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan

kritis dan tidak produktif.

(2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua hutan

dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

Pasal 42

(1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik.

(2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui

pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan

masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

(1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau

tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan

konservasi.

(2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang

dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya

masyarakat, pihak lain atau pemerintah.

Pasal 44

(1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi usaha untuk

memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat

berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

(2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi,

penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

(1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang

mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai

dengan pola yang ditetapkan pemerintah.

(2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh

pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

(3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan

kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib

membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Pasal 46

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan,

kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi

produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 47

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang

disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama,

serta penyakit; dan

b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas

hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan

dengan pengelolaan hutan.

Pasal 48

(1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan

hutan.

(2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah.

(3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan

Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.

(4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.

(5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat

diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),

dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal

kerjanya.

Pasal 50

(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan

jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin

pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang

menimbulkan kerusakan hutan.

(3) Setiap orang dilarang:

a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara

tidak sah;

b. merambah kawasan hutan;

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak

sampai dengan:

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;

3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;

4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari

tepi pantai.

d. membakar hutan;

e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa

memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan,

atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan

hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan

tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;

h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama

dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus

untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;

j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga

akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin

pejabat yang berwenang;

k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau

membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta

membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan

hutan; dan

m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang

tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari

pejabat yang berwenang.

(4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau

satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

(1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan

tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.

(2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang untuk:

a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil

hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan,

kawasan hutan, dan hasil hutan;

d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada

yang berwenang; dan

f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana

yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

BAB VI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN SERTA

PENYULUHAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

(1) Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas

yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman

dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan

pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang

berkesinambungan.

(2) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta

penyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan

tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

(3) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta

penyuluhan kehutanan, pemerintah wajib menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia

dari pencurian.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Pasal 53

(1) Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan

kemampuan nasional serta budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan

hutan.

(2) Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan

nilai tambah hasil hutan.

(3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dilakukan oleh pemerintah

dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

(4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan

kemampuan untuk menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan

teknologi kehutanan.

Pasal 54

(1) Pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat mempublikasikan hasil

penelitian dan pengembangan kehutanan serta mengembangkan sistem informasi dan

pelayanan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan.

(2) Pemerintah wajib melindungi hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi di

bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Izin melakukan penelitian kehutanan di Indonesia dapat diberikan kepada peneliti asing

dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Latihan Kehutanan

Pasal 55

(1) Pendidikan dan latihan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan dan

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kehutanan yang terampil, profesional,

berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia.

(2) Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia

yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa.

(3) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan dilakukan oleh pemerintah, dunia

usaha, dan masyarakat.

(4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselengaranya

pendidikan dan latihan kehutanan, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas

sumber daya manusia.

Bagian Keempat

Penyuluhan Kehutanan

Pasal 56

(1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung

pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta

sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

(2) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan

masyarakat.

(3) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya

kegiatan penyuluhan kehutanan.

Bagian Kelima

Pendanaan dan Prasarana

Pasal 57

(1) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk

penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

(2) Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatan

penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta

penyuluhan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 59

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai

pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan

sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan

hutan lebih lanjut.

Pasal 60

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.

(2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.

Pasal 61

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 62

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap

pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 63

Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat

(1), pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta

keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Pasal 64

Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan

hutan yang berdampak nasional dan internasional.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 66

(1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian

kewenangan kepada pemerintah daerah.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan

otonomi daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB IX

MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 67

(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui

keberadaannya berhak:

a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari

masyarakat adat yang bersangkutan;

b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan

tidak bertentangan dengan undang-undang; dan

c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB X

PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 68

(1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:

a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi

kehutanan;

c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan

d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik

langsung maupun tidak langsung.

(3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena

hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundangundangan

yang berlaku.

(4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya

sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

(1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari

gangguan dan perusakan.

(2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan,

pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau

pemerintah.

Pasal 70

(1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.

(2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di

bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.

(3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah dan pemerintah daerah

dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB XI

GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 71

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau

melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan

masyarakat.

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan

terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 72

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan

sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah

atau instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat

bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 73

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang

kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi

hutan.

(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. berbentuk badan hukum;

b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan

didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan

c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN

Pasal 74

(1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar

pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

(2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka

gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para

pihak yang bersengketa.

Pasal 75

(1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak

pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

(2) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai

kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti-rugi, dan atau mengenai

bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

(3) Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan

atau pendampingan organisasi nonpemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa

kehutanan.

Pasal 76

(1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh

putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu

yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.

(2) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan

tindakan tertentu tersebut setiap hari.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 77

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri

Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi

wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana.

(2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang

untuk:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan

dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau

wilayah hukumnya;

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan

dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

g. membuat dan menanda-tangani berita acara;

h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

(3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada

penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan

denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda

paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3)

huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling

banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda

paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan

denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan

denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan

denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat

(5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

(14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan

sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama,

dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan

1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk

alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Pasal 79

(1) Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau

rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78

dilelang untuk Negara.

(2) Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang

yang dimaksud.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

 

BAB XV

GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

(1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak

mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada

penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat

kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi,

pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa

lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang

diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan

yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku

berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 82

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan

yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku

sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang

ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka dinyatakan tidak berlaku:

1. Boschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221,

sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir

diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2823).

Pasal 84

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

Pada tanggal 30 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1999 NOMOR 167

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I,

ttd.

LAMBOCK V. NAHATTANDS

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 1999

TENTANG

KEHUTANAN

UMUM

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan

kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib

disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan

harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai

perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi

kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya

maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan

dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan

masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan

telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga

kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang

lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat

penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional

yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,

maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat

kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan

kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan,

kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan

bertanggung-gugat.

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi

wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang

berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan

dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan

hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur

perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai

wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan

kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat

penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus

memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial

budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan

kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan atau pulau dengan

sebaran yang proporsional.

Sumberdaya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri,

sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan

merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat

nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan

sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara

kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka

pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur

oleh menteri yang membidangi kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya

produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan

lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih

optimal.

Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan

kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan

hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan

melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada

seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan

daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional

diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota,

sedangkan pengurusan hutan yang bersifat nasional atau makro, wewenang

pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini

hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara

ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang

sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga,

atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat

hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak

menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat

dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat

hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya,

dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan

hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah

menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi

kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan

dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan

kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan

dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi

konservasi, lindung dan produksi. Untuk mejaga keberlangsungan fungsi pokok hutan

dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan,

yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan

pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peranserta masyarakat

merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan

yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk

menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin

dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan

tanaman.

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin

pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan

hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Disamping

mempunyai hak memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggung jawab atas segala

macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka usaha kecil,

menengah, dan koperasi mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam pemanfaatan

hutan. Badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan

badan usaha milik swasta Indonesia (BUMS Indonesia) serta koperasi yang

memperoleh izin usaha dibidang kehutanan, wajib bekerja sama dengan koperasi

masyarakat setempat dan secara bertahap memberdayakannya untuk menjadi unit

usaha koperasi yang tangguh, mandiri dan profesional sehingga setara dengan pelaku

ekonomi lainnya.

Hasil pemanfaatan hutan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan,

merupakan bagian dari penerimaan negara dari sumber daya alam sektor

kehutanan, dengan memperhatikan perimbangan pemanfaatannya untuk kepentingan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain kewajiban untuk membayar iuran,

provisi maupun dana reboisasi, pemegang izin harus pula menyisihkan dana investasi

untuk pengembangan sumber daya manusia, meliputi penelitian dan pengembangan,

pendidikan dan latihan serta penyuluhan; dan dana investasi pelestarian hutan.

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya

perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan

oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.

Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga

hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan

serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas

bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan

taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan

pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan yang

berkesinambungan. Namun demikian dalam penyelenggaraan pengembangan sumber

daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan

tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan

kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan

pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga

masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan

informasi kehutanan.

Selanjutnya dalam undang-undang ini dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi,

sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan

perbuatan melanggar hukum dibidang kehutanan. Dengan sanksi pidana dan

administrasi yang besar diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar

hukum di bidang kehutanan. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas

dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP).

Dari uraian tersebut di atas, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan

Pokok Kehutanan, ternyata belum cukup memberikan landasan hukum bagi

perkembangan pembangunan kehutanan, oleh karena itu dipandang perlu mengganti

undang-undang tersebut sehingga dapat memberikan landasan hukum yang lebih

kokoh dan lengkap bagi pembangunan kehutanan saat ini dan masa yang akan datang.

Undang-undang ini mencakup pengaturan yang luas tentang hutan dan kehutanan,

termasuk sebagian menyangkut konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka semua ketentuan yang telah diatur

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut tidak diatur lagi dalam undangundang

ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar

setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan

dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan

agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan

kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan

kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.

Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin

pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni,

oligopoli, dan oligopsoni.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kebersamaan, dimaksudkan agar

dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga

terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara

masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia,

dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar setiap

kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan

memperhatikan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan keterpaduan, dimaksudkan agar setiap

penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan

kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”

adalah semua benda hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

angka 13.

Hasil hutan tersebut dapat berupa:

a. hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan,

rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan,

dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang

dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan;

b. hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil

penangkarannya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan,

serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya;

c. benda-benda nonhayati yang secara ekologis merupakan satu

kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan,

antara lain berupa sumber air, udara bersih, dan lain-lain yang

tidak termasuk benda-benda tambang;

d. jasa yang diperoleh dari hutan antara lain berupa jasa wisata,

jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan, dan lain-lain;

e. hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan

bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan, yang merupakan

produksi primer antara lain berupa kayu bulat, kayu gergajian,

kayu lapis, dan pulp.

Benda-benda tambang yang berada di hutan juga dikuasai oleh negara,

tetapi tidak diatur dalam undang-undang ini, namun pemanfaatannya

mengikuti peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan

undang-undang ini.

Pengertian “dikuasai” bukan berarti “dimiliki”, melainkan suatu

pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenangwewenang

dalam bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam

Pasal 4 ayat (2) undang-undang ini.

Ayat (2)

Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang menyangkut hal-hal yang

bersifat sangat penting, strategis, serta berdampak nasional dan

internasional, dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan wilayah tertentu adalah wilayah bukan

kawasan hutan, yang dapat berupa hutan atau bukan hutan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang

diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat

(rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan

ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya.

Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam

pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai

oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan

yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara,

tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang

kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan

kegiatan pengelolaan hutan.

Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk

kesejahteraan desa disebut hutan desa.

Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk

memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan.

Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim

disebut hutan rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung,

dan produksi.

Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai

dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman

hayati dan ekosistemnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fungsi pokok hutan adalah fungsi utama yang

diemban oleh suatu hutan.

Pasal 7

Kawasan hutan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini

merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1990 yang berada pada kawasan hutan.

Kawasan hutan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

ini merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang berada pada kawasan hutan.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang

mengatur tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam berlaku

bagi kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam yang

diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tujuan khusus adalah penggunaan hutan untuk

keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta

kepentingan-kepentingan religi dan budaya setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Hutan kota dapat berada pada tanah negara maupun tanah hak di

wilayah perkotaan dengan luasan yang cukup dalam suatu hamparan

lahan.

Wilayah perkotaan merupakan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang

berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah

nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.

Dengan demikian wilayah perkotaan tidak selalu sama dengan wilayah

administratif pemerintahan kota.

Ayat (2)

Peraturan pemerintah tentang kebijaksanaan teknis pembangunan hutan

kota memuat aturan antara lain:

a. tipe hutan kota,

b. bentuk hutan kota,

c. perencanaan dan pelaksanaan,

d. pembinaan dan pengawasan,

e. luas proporsional hutan kota terhadap luas wilayah, jumlah

penduduk, tingkat pencemaran, dan lain-lain.

Peraturan pemerintah ini merupakan pedoman dalam penetapan

peraturan daerah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan tidak

selalu harus mendahului kegiatan penatagunaan hutan, karena pengukuhan

kawasan hutan yang luas akan memerlukan waktu lama.

Agar diperoleh kejelasan fungsi hutan pada salah satu bagian tertentu, maka

kegiatan penatagunaan hutan dapat dilaksanakan setidak-tidaknya setelah ada

penunjukan.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Inventarisasi hutan tingkat nasional menjadi acuan pelaksanaan

inventarisasi tingkat yang lebih rendah.

Inventarisasi untuk semua tingkat, dilaksanakan terhadap hutan negara

maupun hutan hak.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan neraca sumber daya hutan adalah suatu

informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan,

kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu

tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit

jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

Ayat (5)

Inventarisasi hutan merupakan bagian dari perencanaan kehutanan,

sehingga materi pengaturannya akan dirangkum dalam peraturan

pemerintah yang mengatur tentang perencanaan kehutanan.

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. tata cara,

b. mekanisme pelaksanaan,

c. pengawasan dan pengendalian, dan

d. sistem informasi.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan

kawasan hutan, antara lain berupa:

a. pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas

luar;

b. pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan loronglorong

batas;

c. pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan; dan

d. pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di

lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penatagunaan hutan merupakan bagian dari perencanaan kehutanan,

sehingga materi pengaturannya dirangkum dalam peraturan pemerintah

yang mengatur tentang perencanaan kehutanan.

Peraturan pemerintah dimaksud antara lain memuat kriteria atau

persyaratan hutan dan kawasan hutan sesuai dengan fungsi pokoknya.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan hutan tingkat propinsi

adalah seluruh hutan dalam wilayah propinsi yang dapat dikelola secara

lestari.

Yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan hutan tingkat

kabupaten/kota adalah seluruh hutan dalam wilayah kabupaten/kota

yang dapat dikelola secara lestari.

Yang dimaksud dengan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan

hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat

dikelola secara efisien dan lestari, antara lain kesatuan pengelolaan

hutan lindung (KPHL), kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP),

kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK), kesatuan pengelolaan

hutan kemasyarakatan (KPHKM), kesatuan pengelolaan hutan adat

(KPHA), dan kesatuan pengelolaan daerah aliran sungai (KPDAS).

Ayat (2)

Dalam penetapan pembentukan wilayah pengelolaan tingkat unit

pengelolaan, juga harus mempertimbangkan hubungan antara

masyarakat dengan hutan, aspirasi, dan kearifan tradisional masyarakat.

Pembentukan unit pengelolaan hutan didasarkan pada kriteria dan tata

cara yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penutupan hutan (forest coverage) adalah

penutupan lahan oleh vegetasi dengan komposisi dan kerapatan

tertentu, sehingga dapat tercipta fungsi hutan antara lain iklim mikro,

tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan.

Yang dimaksud dengan optimalisasi manfaat adalah keseimbangan

antara manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi

secara lestari.

Ayat (2)

Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan negara tropis

yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi,

serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit,

dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti

banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air, maka ditetapkan luas

kawasan hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau,

minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan. Selanjutnya

pemerintah menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap propinsi dan

kabupaten/kota berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk, dan

keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bagi propinsi dan

kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh

persen), tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya

dari luas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh

dijadikan dalih untuk mengkonversi hutan yang ada, melainkan sebagai

peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup

masyarakat. Sebaliknya, bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas

kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), perlu

menambah luas hutannya.

Pasal 19

Ayat (1)

Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin obyektivitas dan

kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh

lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki

otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain

yang terkait.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berdampak penting dan cakupan yang luas

serta bernilai strategis”, adalah perubahan yang berpengaruh terhadap

kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata

air, serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi

sekarang dan generasi yang akan datang.

Ayat (3)

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. kriteria fungsi hutan,

b. cakupan luas,

c. pihak-pihak yang melaksanakan penelitian, dan

d. tata cara perubahan.

Pasal 20

Ayat (1)

Dalam menyusun rencana kehutanan di samping mengacu pada Pasal

13 sebagai acuan pokok, harus diperhatikan juga Pasal 11, Pasal 14,

Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyusunan rencana kehutanan merupakan bagian dari perencanaan

kehutanan.

Peraturan pemerintah tentang perencanaan kehutanan memuat aturan

antara lain:

a. jenis-jenis rencana,

b. tata cara penyusunan rencana kehutanan,

c. sistim perencanaan,

d. proses perencanaan,

e. koordinasi, dan

f. penilaian.

Pasal 21

Hutan merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu pengelolaan

hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Dengan demikian pelaksanaan setiap komponen

pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat,

aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan

oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat.

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau

pemerintah daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial

dan lingkungan yang sangat berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan

masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus,

maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan

kepada BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, baik berbentuk perusahaan

umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), maupun perusahaan perseroan

(Persero), yang pembinaannya di bawah Menteri.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dibutuhkan lembagalembaga

penunjang antara lain lembaga keuangan yang mendukung

pembangunan kehutanan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga

pendidikan dan latihan, serta lembaga penyuluhan.

Pasal 22

Ayat (1)

Tata hutan merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan

hutan, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan hak-hak masyarakat

setempat, yang lahir karena kesejarahannya, dan keadaan hutan.

Tata hutan mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan

sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya,

dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi

masyarakat secara lestari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembagian blok ke dalam petak dimaksudkan untuk mempermudah

administrasi pengelolaan hutan dan dapat memberikan peluang usaha

yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

Intensitas pengelolaan adalah tingkat keragaman pengelolaan hutan

sesuai dengan fungsi dan kondisi masing-masing kawasan hutan.

Efisiensi pengelolaan adalah pelaksanaan pengelolaan hutan untuk

mencapai suatu sasaran yang optimal dan ekonomis dengan cara

sederhana.

Ayat (4)

Penyusunan rencana pengelolaan hutan dilaksanakan dengan

memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat, dan kondisi

lingkungan.

Ayat (5)

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. pengaturan tentang tata cara penataan hutan,

b. penggunaan hutan,

c. jangka waktu, dan

d. pertimbangan daerah.

Pasal 23

Hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi

masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok, atau

golongan tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus didistribusikan

secara berkeadilan melalui peningkatan peran serta masyarakat, sehingga

masyarakat semakin berdaya dan berkembang potensinya.

Manfaat yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat

menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari.

Pasal 24

Hutan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya

mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta ekosistemnya, yang perlu

dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai

ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata,

dan rekreasi alam.

Kawasan taman nasional ditata ke dalam zona sebagai berikut:

a. zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak

dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh

aktivitas manusia;

b. zona rimba adalah bagian kawasan taman nasional yang berfungsi

sebagai penyangga zona inti; dan

c. zona pemanfaatan adalah bagian kawasan taman nasional yang

dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha

yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama

kawasan, seperti:

a. budidaya jamur,

b. penangkaran satwa, dan

c. budidaya tanaman obat dan tanaman hias.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha

yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak

lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti:

d. pemanfaatan untuk wisata alam,

e. pemanfaatan air, dan

f. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung adalah segala

bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak

merusak fungsi utama kawasan, seperti:

g. mengambil rotan,

h. mengambil madu, dan

i. mengambil buah.

Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus

menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan

meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan

keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi

sekarang dan generasi yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Izin usaha pemanfaatan kawasan yang dilaksanakan oleh perorangan,

masyarakat setempat, atau koperasi dapat bekerjasama dengan BUMN,

BUMD, atau BUMS Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilaksanakan untuk

memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan,

manfaat sosial, dan manfaat ekonomi yang optimal, misalnya budidaya

tanaman di bawah tegakan hutan.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi adalah segala bentuk

usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak

merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat berupa usaha

pemanfaatan hutan alam dan usaha pemanfaatan hutan tanaman.

Usaha pemanfaatan hutan tanaman dapat berupa hutan tanaman sejenis

dan atau hutan tanaman berbagai jenis.

Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada

hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam.

Tanaman yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan tanaman

merupakan aset yang dapat dijadikan agunan.

Izin pemungutan hasil hutan di hutan produksi diberikan untuk

mengambil hasil hutan baik berupa kayu maupun bukan kayu, dengan

batasan waktu, luas, dan atau volume tertentu, dengan tetap

memperhatikan azas lestari dan berkeadilan.

Kegiatan pemungutan meliputi pemanenan, penyaradan, pengangkutan,

pengolahan, dan pemasaran yang diberikan untuk jangka waktu

tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dimaksudkan agar

masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan merasakan dan

mendapatkan manfaat hutan secara langsung, sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, serta sekaligus dapat menumbuhkan

rasa ikut memiliki. Dalam kerjasama tersebut kearifan tradisional dan nilainilai

keutamaan, yang terkandung dalam budaya masyarakat dan sudah

mengakar, dapat dijadikan aturan yang disepakati bersama.

Kewajiban BUMN, BUMD, dan BUMS Indonesia bekerjasama dengan

koperasi bertujuan untuk memberdayakan koperasi masyarakat setempat agar

secara bertahap dapat menjadi koperasi yang tangguh, mandiri, dan

profesional.

Koperasi masyarakat setempat yang telah menjadi koperasi tangguh, mandiri,

dan profesional diperlakukan setara dengan BUMN, BUMD, dan BUMS

Indonesia.

Dalam hal koperasi masyarakat setempat belum terbentuk, BUMN, BUMD,

dan BUMS Indonesia turut mendorong segera terbentuknya koperasi tersebut.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aspek kelestarian hutan meliputi:

a. kelestarian lingkungan,

b. kelestarian produksi, dan

c. terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil merata dan

transparan.

Yang dimaksud dengan aspek kepastian usaha meliputi:

d. kepastian kawasan,

e. kepastian waktu usaha, dan

f. kepastian jaminan hukum berusaha.

Untuk mewujudkan asas keadilan, pemerataan dan lestari, serta

kepastian usaha, maka perlu diadakan penataan ulang terhadap izin

usaha pemanfaatan hutan.

Ayat (2)

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

g. pembatasan luas,

h. pembatasan jumlah izin usaha, dan

i. penataan lokasi usaha.

Pasal 32

Khusus bagi pemegang izin usaha pemanfaatan berskala besar, selain

diwajibkan untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat

usahanya, juga mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakat di

dalam dan di sekitar hutan tempat usahanya.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengolahan hasil hutan adalah pengolahan hulu

hasil hutan.

Ayat (3)

Untuk menjaga keseimbangan penyediaan bahan baku hasil hutan

terhadap permintaan bahan baku industri hulu pengolahan hasil hutan,

maka pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri pengolahan

hulu hasil hutan diatur oleh Menteri.

Pasal 34

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus adalah pengelolaan dengan

tujuan-tujuan khusus seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan

latihan, serta untuk kepentingan sosial budaya dan penerapan teknologi

tradisional (indigenous technology). Untuk itu dalam pelaksanaannya harus

memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat

(indigenous institution), serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem.

Pasal 35

Ayat (1)

Iuran izin usaha pemanfaatan hutan adalah pungutan yang dikenakan

kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan

hutan tertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.

Besarnya iuran tersebut ditentukan dengan tarif progresif sesuai luas

areal.

Provisi sumber daya hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai

pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan

negara.

Dana reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha

pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam

rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan. Dana tersebut digunakan hanya

untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan

pendukungnya.

Dana jaminan kinerja adalah dana milik pemegang izin usaha

pemanfaatan hutan, sebagai jaminan atas pelaksanaan izin usahanya,

yang dapat dicairkan kembali oleh pemegang izin apabila kegiatan

usahanya dinilai memenuhi ketentuan usaha pemanfaatan hutan secara

lestari.

Ayat (2)

Dana investasi pelestarian hutan adalah dana yang diarahkan untuk

membiayai segala jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka

menjamin kelestarian hutan, antara lain biaya konservasi, biaya

perlindungan hutan, dan biaya penanganan kebakaran hutan. Dana

tersebut dikelola oleh lembaga yang dibentuk oleh dunia usaha bidang

kehutanan bersama Menteri. Pengelolaan dana dan operasionalisasi

lembaga tersebut di bawah koordinasi dan pengawasan Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. tata cara pengenaan,

b. tata cara pembayaran,

c. tata cara pengelolaan,

d. tata cara penggunaan, dan

e. tata cara pengawasan dan pengendalian.

Pasal 36

Ayat (1)

Pemanfaatan hutan hak yang mempunyai fungsi produksi, dapat

dilakukan kegiatan untuk memproduksi hasil hutan sesuai potensi dan

daya dukung lahannya.

Ayat (2)

Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 24,

Pasal 25, dan Pasal 26. Pemerintah memberikan kompensasi kepada

pemegang hutan hak, apabila hutan hak tersebut diubah menjadi

kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Ayat (1)

Terhadap hutan adat diperlakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana

dikenakan terhadap hutan negara, sepanjang hasil hutan tersebut

diperdagangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan

di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara

selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya

kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang

bersangkutan, dilarang.

Kepentingan pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan untuk

tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain kegiatan

pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air,

kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pada prinsipnya di kawasan hutan tidak dapat dilakukan pola

pertambangan terbuka. Pola pertambangan terbuka dimungkinkan

dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus

dan secara selektif.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. tata cara pemberian izin,

b. pelaksanaan usaha pemanfaatan,

c. hak dan kewajiban, dan

d. pengendalian dan pengawasan.

Pasal 40

Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap, dalam upaya

pemulihan serta pengembangan fungsi sumber daya hutan dan lahan, baik

fungsi produksi maupun fungsi lindung dan konservasi.

Upaya meningkatkan daya dukung serta produktivitas hutan dan lahan

dimaksudkan agar hutan dan lahan mampu berperan sebagai sistem penyangga

kehidupan, termasuk konservasi tanah dan air, dalam rangka pencegahan banjir

dan pencegahan erosi.

Pasal 41

Ayat (1)

Kegiatan reboisasi dan penghijauan merupakan bagian rehabilitasi

hutan dan lahan. Kegiatan reboisasi dilaksanakan di dalam kawasan

hutan, sedangkan kegiatan penghijauan dilaksanakan di luar kawasan

hutan.

Rehabilitasi hutan dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis, terutama

yang terdapat di bagian hulu daerah aliran sungai, agar fungsi tata air

serta pencegahan terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan

secara maksimal.

Rehabilitasi hutan bakau dan hutan rawa perlu mendapat perhatian

yang sama sebagaimana pada hutan lainnya.

Ayat (2)

Pada cagar alam dan zona inti taman nasional tidak boleh dilakukan

kegiatan rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekhasan,

keaslian, keunikan, dan keterwakilan dari jenis flora dan fauna serta

ekosistemnya.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi spesifik biofisik adalah keadaan flora

yang secara spesifik cocok pada suatu kawasan atau habitat tertentu

sehingga keberadaannya mendukung ekosistem kawasan hutan yang

akan direhabilitasi.

Penerapan teknik rehabilitasi hutan dan lahan harus

mempertimbangkan lokasi spesifik, sehingga perubahan ekosistem

dapat dicegah sedini mungkin.

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan dengan

mengikutsertakan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. pengaturan daerah aliran sungai prioritas,

b. penyusunan rencana,

c. koordinasi antar sektor tingkat pusat dan daerah,

d. peranan pihak-pihak terkait, dan

e. penggunaan dan pemilihan jenis-jenis tanaman dan teknologi.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dukungan pemerintah dapat berupa bantuan teknis, dana, penyuluhan,

bibit tanaman, dan lain-lain, sesuai dengan keperluan dan kemampuan

pemerintah.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. teknik,

b. tata cara,

c. pembiayaan,

d. organisasi,

e. penilaian, dan

f. pengendalian dan pengawasan.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perubahan permukaan tanah adalah berubahnya

bentang alam pada kawasan hutan.

Yang dimaksud dengan perubahan penutupan tanah adalah berubahnya

jenis-jenis vegetasi yang semula ada pada kawasan hutan.

Ayat (4)

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. pola, teknik, dan metode,

b. pembiayaan,

c. pelaksanaan, dan

d. pengendalian dan pengawasan.

Pasal 46

Fungsi konservasi alam berkaitan dengan: konservasi sumber daya alam hayati

dan ekosistemnya, konservasi tanah, konservasi air, serta konservasi udara;

diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan

hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. prinsip-prinsip perlindungan hutan,

b. wewenang kepolisian khusus,

c. tata usaha peredaran hasil hutan, dan

d. pemberian kewenangan operasional kepada daerah.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang

pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar-pagar batas kawasan

hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan.

Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda

larangan, dan alat angkut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan

fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut

terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah

mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari

pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk

pertanian, atau untuk usaha lainnya.

Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah

memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat

yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan,

perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai

dengan izin yang diberikan.

Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah

menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat

yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat

pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan

pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat

yang berwenang.

Huruf c

Secara umum jarak tersebut sudah cukup baik untuk

mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air.

Pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh

Menteri, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Huruf d

Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang.

Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk

tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara

lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan

penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.

Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus

mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat

pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang

untuk memberikan izin.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

a. Yang dimaksud dengan penyelidikan umum adalah

penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di

daratan, perairan, dan dari udara, dengan maksud untuk

membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan

tanda-tanda adanya bahan galian.

b. Yang dimaksud dengan eksplorasi adalah segala

penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan

lebih teliti dan lebih seksama adanya bahan galian dan

sifat letakannya.

c. Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah kegiatan

menambang untuk menghasilkan bahan galian dan

memanfaatkannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah

bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan

hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai

dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti.

Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan

tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah,

maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak

mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti.

Huruf i

Pejabat yang berwenang menetapkan tempat-tempat yang

khusus untuk kegiatan penggembalaan ternak dalam kawasan

hutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan alat-alat berat untuk mengangkut,

antara lain berupa traktor, buldozer, truk, logging truck, trailer,

crane, tongkang, perahu klotok, helikopter, jeep, tugboat, dan

kapal.

Huruf k

Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang

membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok, atau yang

sejenis lainnya, sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik

daerah setempat.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (4)

Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan mengeluarkan,

membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang

dilindungi adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memiliki peran yang sangat

menentukan dalam mewujudkan hutan yang lestari.

Ayat (2)

Kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia

merupakan kekayaan kultural, baik berupa seni dan atau teknologi

maupun nilai-nilai yang telah menjadi tradisi atau budaya masyarakat.

Kekayaan tersebut merupakan modal sosial untuk peningkatan dan

pengembangan kualitas SDM dan penguasaan IPTEK kehutanan.

Ayat (3)

Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat

berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad

renik.

Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung

pembangunan nasional.

Pencurian plasma nutfah adalah mengambil atau memanfaatkan plasma

nutfah secara tidak sah atau tanpa izin.

Pasal 53

Ayat (1)

Budaya IPTEK adalah kesadaran akan pentingnya IPTEK yang

diartikulasikan dalam sikap dan perilaku masyarakat, yang secara

konsisten mau dan mampu memahami, menguasai, menciptakan,

menerapkan, dan mengembangkan IPTEK dalam kehidupan seharihari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah lembaga penelitian dan

pengembangan (Litbang) departemen yang bertanggung jawab di

bidang kehutanan bersama-sama lembaga penelitian nondepartemen.

Yang dimaksud dengan perguruan tinggi adalah perguruan tinggi

negeri dan swasta.

Yang dimaksud dengan dunia usaha adalah unit litbang BUMN,

BUMD, dan BUMS Indonesia.

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah perorangan atau kelompok,

antara lain pondok pesantren, lembaga keagamaan lainnya, atau

lembaga swadaya masyarakat.

Ayat (4)

Untuk mendorong dan menciptakan kondisi yang kondusif, pemerintah

melakukan inisiatif dan koordinasi bagi terselenggaranya penelitian dan

pengembangan, antara lain melalui kebijakan yang berorientasi pada

penciptaan insentif dan disinsentif yang memadai.

Pasal 54

Ayat (1)

Pemerintah mengembangkan hasil-hasil penelitian dalam bidang

kehutanan menjadi paket teknologi tepat guna, untuk dimanfaatkan

oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas

usaha pemanfaatan dan pengelolaan hutan.

Ayat (2)

Untuk menjamin keberlanjutan inovasi, penemuan, dan pengembangan

IPTEK, diperlukan jaminan hukum bagi para penemunya untuk dapat

memperoleh manfaat dari hasil temuannya.

Yang dimaksud melindungi adalah melindungi dari pencurian terhadap

hak paten, hak cipta, merk, atau jenis hak lainnya yang menjadi hak

istimewa yang dimiliki oleh peneliti atau lembaga Litbang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Semua upaya pemanfaatan dan pengembangan IPTEK hendaknya

merupakan manifestasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan

diarahkan untuk kepentingan manusia sebagai makhluk individu dan

mahluk sosial.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah perorangan atau kelompok,

antara lain pondok pesantren, lembaga keagamaan lainnya, atau

lembaga swadaya masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan dan latihan dapat bekerjasama dengan

lembaga-lembaga internasional.

Ayat (4)

Mengingat penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan tidak

hanya dilaksanakan oleh pemerintah, maka peran serta dunia usaha dan

masyarakat sangat diperlukan. Untuk mewujudkan hal tersebut,

pemerintah harus mengambil inisiatif dan melakukan koordinasi dalam

mendorong dan menciptakan situasi yang kondusif.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mengingat penyelenggaraan penyuluhan kehutanan tidak dapat

dilaksanakan hanya oleh pemerintah, maka peran serta dunia usaha dan

masyarakat sangat diperlukan. Untuk mewujudkan hal tersebut,

pemerintah harus mengambil inisiatif dan melakukan koordinasi dalam

mendorong dan menciptakan situasi yang kondusif.

Pasal 57

Ayat (1)

Untuk penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan

latihan, serta penyuluhan kehutanan, diperlukan biaya yang cukup

besar dan berkelanjutan, guna percepatan pengembangan kualitas SDM

dan penguasaan IPTEK untuk mengejar ketinggalan selama ini. Oleh

karena itu diperlukan dana investasi yang memadai.

Untuk mengelola dana tersebut, dunia usaha bidang kehutanan bersama

Menteri membentuk lembaga. Pengelolaan dana dan operasionalisasi

lembaga tersebut di bawah koordinasi dan pengawasan Menteri.

Ayat (2)

Penyediaan kawasan hutan dimaksudkan untuk dijadikan lokasi

penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan,

serta pengembangan usaha guna memberdayakan lembaga penelitian,

pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan.

Pasal 58

Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:

a. kelembagaan,

b. tata cara kerjasama,

c. perizinan,

d. pengaturan tenaga peneliti asing,

e. pendanaan dan pemberdayaan,

f. pengaturan, pengelolaan kawasan hutan, penelitian dan pengembangan,

pendidikan dan latihan, serta penyuluhan,

g. sistem informasi, dan

h. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan pengawasan kehutanan adalah pengawasan ketaatan

aparat penyelenggara dan pelaksana terhadap semua ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Yang dimaksud dengan berdampak nasional adalah kegiatan pengelolaan hutan

yang mempunyai dampak terhadap kehidupan bangsa, misalnya penebangan

liar, pencurian kayu, penyelundupan kayu, perambahan hutan, dan

penambangan dalam hutan tanpa izin.

Yang dimaksud dengan berdampak internasional adalah pengelolaan hutan

yang mempunyai dampak terhadap hubungan internasional, misalnya

kebakaran hutan, labelisasi produk hutan, penelitian dan pengembangan,

kegiatan penggundulan hutan, serta berbagai pelanggaran terhadap konvensi

internasional.

Pasal 65

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. tata cara dan mekanisme pengawasan,

b. kelembagaan pengawasan,

c. obyek pengawasan, dan

d. tindak lanjut pengawasan.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kewenangan yang diserahkan adalah pelaksanaan pengurusan hutan

yang bersifat operasional.

Ayat (3) Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. jenis-jenis urusan yang kewenangannya diserahkan,

b. tatacara dan tata hubungan kerja,

c. mekanisme pertanggungjawaban, dan

d. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 67

Ayat (1)

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut

kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban

(rechtsgemeenschap);

b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

c. ada wilayah hukum adat yang jelas;

d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat,

yang masih ditaati; dan

e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan

sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Ayat (2)

Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian

para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh

masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi

atau pihak lain yang terkait.

Ayat (3)

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

f. tata cara penelitian,

g. pihak-pihak yang diikutsertakan,

h. materi penelitian, dan

i. kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat.

Pasal 68

Ayat (1)

Dalam pengertian menikmati kualitas lingkungan, termasuk untuk

memperoleh manfaat sosial dan budaya bagi masyarakat yang tinggal

di dalam dan di sekitar hutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Perubahan status atau fungsi hutan dapat berpengaruh pada putusnya

hubungan masyarakat dengan hutan atau bahkan kemungkinan

menyebabkan hilangnya mata pencaharian mereka.

Agar perubahan status dan fungsi hutan dimaksud tidak menimbulkan

kesengsaraan, maka pemerintah bersama pihak penerima izin usaha

pemanfaatan hutan berkewajiban untuk mengupayakan kompensasi

yang memadai, antara lain dalam bentuk mata pencaharian baru dan

keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan di sekitarnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memelihara dan menjaga, adalah mencegah

dan menanggulangi terjadinya pencurian, kebakaran hutan, gangguan

ternak, perambahan, pendudukan, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan untuk tujuan

perlindungan dan konservasi, masyarakat dapat meminta

pendampingan, pelayanan dan dukungan dalam bentuk bantuan teknis,

pelatihan, serta bantuan pembiayaan.

Pendampingan dimungkinkan karena adanya keuntungan sosial seperti

pengendalian banjir dan kekeringan, pencegahan erosi, serta

pemantapan kondisi tata air.

Keberadaan lembaga swadaya masyarakat dimaksudkan sebagai mitra

sehingga terbentuk infrastruktur sosial yang kuat, mandiri, dan dinamis.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Forum pemerhati kehutanan merupakan mitra pemerintah dan

pemerintah daerah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pengurusan hutan dan berfungsi merumuskan dan mengelola persepsi,

aspirasi, dan inovasi masyarakat sebagai masukan bagi pemerintah

dalam rangka perumusan kebijakan.

Keanggotaan forum antara lain terdiri dari organisasi profesi

kehutanan, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang

kehutanan, tokoh-tokoh masyarakat, serta pemerhati kehutanan.

Ayat (4)

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. kelembagaan,

b. bentuk-bentuk peran serta, dan

c. tata cara peran serta.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu adalah tindakan yang harus

dilakukan oleh pihak yang kalah sesuai keputusan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

Yang dimaksud dengan pejabat pegawai negeri sipil tertentu meliputi

pejabat pegawai negeri sipil di tingkat pusat maupun daerah yang

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan hutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Menangkap dan menahan orang yang diduga atau sepatutnya

dapat diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan,

kawasan hutan, dan hasil hutan.

Dalam rangka menjaga kelancaran tugas di wilayah-wilayah

kerja tertentu, maka penerapan koordinasi dengan pihak POLRI

dilaksanakan dengan tetap mengacu KUHAP dan disesuaikan

dengan kondisi lapangan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Penghentian penyidikan wajib diberitahukan kepada penyidik

POLRI dan penuntut umum.

Ayat (3)

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya

penyidikan kepada pejabat penyidik POLRI, dan hasil penyidikan

diserahkan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik POLRI.

Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil

penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan.

Mekanisme hubungan koordinasi antara pejabat penyidik pegawai

negeri sipil dengan pejabat penyidik POLRI dilakukan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Selain pidana penjara dan denda kepada terpidana, pelanggaran

terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf d, juga dapat dikenakan hukuman

pidana tambahan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Ketentuan pidana yang dikenakan pada ayat ini merupakan pelanggaran

terhadap kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh rakyat. Oleh

karena itu sanksi pidana yang diberikan relatif ringan dan diarahkan

untuk pembinaan.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Yang termasuk badan hukum dan atau badan usaha, antara lain

perseroan terbatas, perseroan komanditer (comanditer venootschaap),

firma, koperasi, dan sejenisnya.

Ayat (15)

Yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer,

ponton, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda,

pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan areal.

Ayat (3)

Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain:

a. ketentuan-ketentuan ganti rugi dan sanksi administratif,

b. bentuk-bentuk sanksi, dan

c. pengawasan pelaksanaan.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

.. PENDAHULUAN

.. BAB I, KETENTUAN UMUM

.. BAB II, STATUS DAN FUNGSI HUTAN

.. BAB III, PENGURUSAN HUTAN

.. BAB IV, PERENCANAAN KEHUTANAN

.. BAB V, PENGELOLAAN HUTAN

.. BAB VI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN

LATIHAN SERTA PENYULUHAN KEHUTANAN

.. BAB VII, PENGAWASAN

.. BAB VIII, PENYERAHAN KEWENANGAN

.. BAB IX, MASYARAKAT HUKUM ADAT

.. BAB X, PERAN SERTA MASYARAKAT

.. BAB XI, GUGATAN PERWAKILAN

.. BAB XII, PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN

.. BAB XIII, PENYIDIKAN

.. BAB XIV, KETENTUAN PIDANA

.. BAB XV, GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF

.. BAB XVI, KETENTUAN PERALIHAN

.. BAB XVII, KETENTUAN PENUTUP

.. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 1999

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: